Pengawasan dan Pengendalian Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Tahun 2022

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki sejarah cukup panjang banyak memiliki kekayaan budaya baik berupa benda maupun tak benda seperti kesenian, adat dan tradisi. Kekayaan budaya berupa benda, seperti tersebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdiri dari benda, struktur, bangunan, situs maupun kawasan cagar budaya. Semua kekayaan budaya ini perlu kita lestarikan dengan cara melindungi, mengembangakan dan memanfaatkannya. Pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya (cagar budaya adalah warisan budaya yang sudah dilakukan proses penetapan berdasar pada aturan perundangan) perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pelestarian dilakukan dan bagaimana penerapannya di tengah perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan suatu kawasan. Pada kekayaan budaya berupa benda terutama untuk bangunan cagar budaya, tantangan pelestarian terutama adalah perkembangan ekonomi, sosial dan perkembangan kawasan. Hal ini terjadi antara lain karena: 1. Perawatan bangunan cagar budaya memerlukan biaya yang umumnya lebih besar daripada bangunan yang bukan cagar budaya. 2. Sejumlah ahli waris pemilik bangunan cagar budaya yang tidak tinggal lagi di bangunan tersebut sehingga bangunan kosong/tidak terawat. 3. Sejumlah bangunan cagar budaya terletak di pusat kota yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga keberadaan bangunan cagar budaya terancam untuk dialihfungsikan dengan perubahan bangunan yang cukup besar termasuk pada tampilan bangunan dan/atau dijual hanya tanahnya saja sementara bangunannya dibiarkan rusak atau terancam untuk dibongkar dan digantikan bangunan lain yang baru. 4. Sejumlah bangunan dan lahan tempat bangunan tersebut berada terpaksa dipecah-pecah karena masalah pecah warisan. Jika kita mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka kepemilikan cagar budaya diperbolehkan untuk beralih dari satu pihak ke pihak lain dengan izin. Kemudian perubahan fungsi bangunan, misalnya dari rumah tinggal menjadi rumah makan dan atau tempat usaha lain juga diperbolehkan dengan beberapa batasan antara lain tetap mempertahankan ciri asli dan/atau tampilan wajah dari bangunan cagar budaya. Jadi, jika masalahnya adalah keterbatasan dana untuk perawatan bangunan cagar budaya, maka diperbolehkan untuk melakukan pengalihan fungsi bangunan tersebut dari bangunan non-komersial menjadi bangunan komersial dengan harapan ada dana untuk perawatan bangunan tersebut. Namun perlu diingat, pengalihan fungsi ini diperbolehkan selama aturan tata ruang di wilayah tersebut memungkinkan untuk perubahan fungsi bangunan menjadi bangunan komersial. Pada tahun 2022, kegiatan pengawasan dan pengendalian pada pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya dilakukan dengan sasaran antara lain : 1. Bangunan baru yang terletak di dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede dan KCB Kotabaru yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2021 atau 2020. 2. Bangunan Cagar Budaya yang telah mengalami renovasi atas persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Bangunan Cagar Budaya yang ada dan terletak di luar wilayah kawasan cagar budaya. Foto yang menyertai tulisan ini menampilkan saat tim kegiatan pengawasan dan pengendalian pada pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya melakukan kunjungan ke salah satu cagar budaya yang terletak di luar kawasan cagar budaya, yaitu Kolam Renang John Kersch yang terletak di Pantai Parangtritis sebelah timur, di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. (DD)