Tim Ahli Cagar Budaya

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. TACB ada di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. TACB diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri (tingkat nasional), Gubernur (tingkat provinsi), Bupati atau Wali Kota (tingkat kabupaten/kota). Untuk tingkat nasional jumlahnya antara 9 hingga 15 orang, untuk tingkat provinsi jumlahnya antara 7 hingga 9 orang dan untuk tingkat kabupaten/kota jumlahnya antara 5 hingga 7 orang. Tim ini terdiri dari berbagai bidang ilmu karena objek yang diduga sebagai cagar budaya sangat banyak jumlah dan jenisnya sehingga diperlukan dukungan dari berbagai ilmu untuk melakukan tugas TACB. Keilmuannya selain arkeologi antara lain adalah seni, antropologi, sejarah, sastra, geologi, geografi, sipil, arsitek, biologi dan hukum. Uji kompetensi dan sertifikat kompetensi diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tugas TACB adalah memberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Dalam hal penetapan cagar budaya, TACB Kabupaten/Kota mengkaji kelayakan dari hasil pendaftaran objek yang diduga cagar budaya. Pengkajian dilakukan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi dari setiap objek yang diduga cagar budaya. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk penetapan status cagar budaya. Pada saat Bupati/Walikota belum membentuk TACB maka TACB Provinsi dapat menerima tugas untuk melakukan kajian, membuat keputusan dalam sidang-sidangnya guna memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota. TACB Provinsi memberikan rekomendasi penetapan untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 kabupaten /kota atau lebih. TACB Nasional memberikan rekomendasi untuk situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 provinsi atau lebih.

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat/ tingkat nasional. TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi peringkat cagar budaya berdasarkan kepentingannya apabila memenuhi sejumlah syarat yang disebutkan dalam UUCB. Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dapat dikoreksi lagi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB di setiap tingkatan.

TACB di setiap tingkatan memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya apabila cagar budaya musnah; hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. Namun sesuai dengan pasal 50 UUCB, untuk cagar budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pemerintah pusat/tingkat nasional.

Foto terlampir adalah 2 dari 16 halaman Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 108/KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofi  Sebagai Struktur Cagar Budaya.  SK ini adalah hasil dari rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (DD)