Risalah Serangan Umum 1 Maret 1949

Persiapan Serangan Umum 1 Maret 1949

Perkiraan akan adanya serangan oleh pihak Belanda yang diamini baik dari para petinggi republik maupun kalangan militer menjadi sebuah kenyataan pada 18 Desember 1948. Sebelumnya pihak militer sendiri sudah memiliki rancangan rencana-rencana serupa mitigasi untuk menanggulangi terjadinya serangan Belanda. Rencana militer Indonesia yang utamanya terdiri atas gerilya benar diwujudkan oleh Jenderal Soedirman dalam bentuk Perintah Kilat nomor 1  ketika Belanda secara nyata mulai menyerang Yogyakarta dalam Agresi Militer II (Margana, dkk, 2019: 13). Akan tetapi rencana awal para pemimpin politik republik untuk ikut bergerilya dibatalkan. Akhirnya ketika Soekarno, Hatta, dan para pemimpin politik republik lainnya diasingkan, yang tetap tinggal hanyalah angkatan perang Indonesia, dan beberapa pemimpin yang tidak ditawan.

Penggerak utama dalam upaya merebut kembali ibu kota secara fisik adalah kalangan militer. TNI pun sudah banyak melancarkan berbagai serangan yang cukup signifikan setidaknya mulai sepuluh hari setelah Agresi Militer II (Monfries, 2008:274). Selain itu mereka terus melancarkan serangan dalam skala kecil di seluruh Yogyakarta. Oleh sebab itu keadaan Yogyakarta ketika itu selalu diwarnai ketegangan.

Dalam melancarkan serangan-serangan gerilya di berbagai daerah di Yogyakarta, TNI juga berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin sipil republik yang tetap tinggal di Yogyakarta. Salah satu tokoh sipil penting yang bekerja sama dengan pihak TNI ialah Sultan Hamengku Buwono IX. Disebutkan dalam sumber-sumber bahwasanya Sultan sudah menjalin komunikasi dengan TNI untuk hal-hal terkait perang gerilya, termasuk beberapa serangan besar sejak akhir Desember 1948. Memanfaatkan hubungan baik dengan adanya jalinan komunikasi yang intens antara Sultan dengan TNI, serangan-serangan besar dapat dilancarkan sebelum Maret 1949. Koordinasi terus-menerus antara Sultan dengan TNI pun menjadikan jalan untuk mengupayakan serangan yang lebih besar terbuka lebar.

Monfries (2008: 278) menyebutkan bahwasanya ide untuk mengadakan suatu serangan besar di Yogyakarta bermula ketika tersiar kabar mengenai akan adanya rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB. Tersiar kabar bahwasanya rapat tersebut terjadwal untuk diselenggarakan di awal Maret 1949. Sultan yang mengetahui akan kabar tersebut mengusulkan kepada Jendral Soedirman untuk mengadakan sebuah serangan yang cukup besar di ibu kota republik saat itu. Sang Jendral menyetujui hal tersebut dan meminta Sultan untuk berkomunikasi dengan Letkol Soeharto.

Munculnya ide untuk melaksanakan sebuah serangan besar adalah sebuah upaya yang dilakukan tidak lain agar masalah Indonesia kembali ke muka  sidang Dewan Keamanan PBB. Dengan adanya serangan yang cukup besar, diharapkan eksistensi Republik Indonesia dan TNI dapat terlihat di mata Internasional, terutama yang tergabung sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan begitu PBB dapat memaksa Belanda dan Indonesia kembali ke meja perundingan.

Pertemuan rahasia antara Sultan dengan Letkol Soeharto inilah yang menjadi persiapan untuk melancarkan sebuah serangan umum. Untuk dapat bertemu dengan Sultan, Letkol Soeharto harus menyamar dan menyelinap, menghindari pengawasan Belanda dan mata-matanya. Setelah Sultan mengutarakan maksudnya, setidaknya Letkol Soeharto memiliki waktu dua minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan adanya serangan umum (Margana, dkk, 2019: 27).

Dua minggu adalah waktu yang dimiliki Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan umum setelah pertemuannya dengan Sultan pada 14 Februari (Margana, dkk, 2019: 27). Untuk itu Soeharto mulai mempersiapkan pasukan Wehrkreise III yang terbagi ke dalam 7 Sub-Wehrkreise di seluruh Yogyakarta dan mempersiapkan berbagai skema serangan. Selain itu bekerja sama dengan orang-orang sipil, pasukan mempersiapkan segala keperluan logistik seperti dapur umum, persenjataan, amunisi, alat-alat komunikasi, transportasi, hingga pakaian (Margana, dkk, 2019: 27). (ibs)

Sumber:

Margana, S, dkk. (2019). Serangan Umum 1 Maret 1949. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monfries, John. (2008). The Sultan and the Revolution. Bijdragen tot de Taal-. Land- en Volkenkunde. Vol. 164, No. 2/3. p 269-297.