Kontrak Politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Belanda Lucien Adams

Pembinaan Komunitas Sejarah pada Seksi Sejarah, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY digelar secara hibrid Sabtu, 9 Oktober 2021 pukul 09.00 sampai selesai. Diskusi Sejarah menjadi agenda untuk memperkaya literasi baik di kalangan guru sejarah, pelajar, maupun masyarakat umum. dengan mengambil judul kegiatan Kontrak Politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Belanda Lucien Adams. Menarik memang ketika menelisik mengenai kontrak politik yang dijalankan pada masa kolonialisme Belanda pada abad ke-20.  Kegiatan diskusi sejarah diselenggarakan menggunakan Dana Keistimewaan tahun 2021, dilakukan secara hibrid, daring dan luring terbatas. Pembicara yang hadir pada diskusi tersebut antara lain, Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Bahauddin, M. Hum. dan Litbang Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY,  Lilik Suharmaji, M. Pd., serta dimoderatori oleh Soeprastiyono Nugroho, M. PdI. Kegiatan tersebut secara langsung dibuka oleh Kepala Seksi Sejarah, Drs. I Gede Adi Atmaja yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan kepada komunitas sejarah yang ada di DIY untuk kemudian dapat mengedukasi dan memperkaya literasi mengenai sejarah lokal yang belum banyak dikaji dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya dengan ini semoga dapat memantik untuk dapat memunculkan komunitas-komunitas sejarah baru.

Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai perjanjian kontrak politik Sri Sultan HB IX yang dinilai sangat alot dengan Gubernur Belanda yang pada waktu itu bertugas di Yogyakarta. Gubernur Lucien Adam yang saat itu berusia 60 tahun harus berdebat sengit dengan GRM Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu masih berusia cukup muda, yakni 28 tahun.  Selama kurang lebih 4 bulan, perundingan dan kesepakatan tidak membuahkan hasil apa-apa karena tingginya tensi diantara dua orang pemimpin tersebut. Ada tiga hal yang menyebabkan perdebatan yang berlarut-larut dan menemukan banyak jalan buntu sehingga tidak terjadi kesepakatan dalam perundingannya . Pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak setuju adanya jabatan Patih yang merangkap pegawai kolonial. Kedua tidak setuju penasihatnya ditentukan pihak Belanda. Sedang yang ketiga Hamengkubuwono IX menolak prajurit Kraton Yogyakarta diperintah langsung oleh Belanda. Meski begitu, akhirnya Dorojatun berubah pikiran dan menerima usulan Gubernur Lucien Adam. Dikisahkan keputusan tersebut dilakukan lantaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendapatkan bisikan leluhur agar segera menyepakati hal tersebut karena Belanda tidak akan lama lagi pergi dari Jogja. Dalam cerita yang banyak beredar Sri Sultan Hamengkubuwono IX langsung menandatangani perjanjian tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu bahkan hingga ketika beliau mangkat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak pernah tahu apa isi dari kontrak perjanjian tersebut.

Diskusi Sejarah atau sarasehan sejarah berlangsung menarik dan antusiasme dari peserta baik yang hadir dalam ruangan maupun dari peserta daring yang bahkan berasal tidak hanya dari DIY saja namun banyak juga peserta yang berasal dari luar DIY. Narasumber memamparkan dengan jelas dan menarik dan juga menambah pengetahuan kepada masyarakat umum, demikian pula dengan peserta yang aktif dalam menanggapi dan memberikan pertanyaan sehingga acara dapat berjalan dengan meriah. (ibs)