Koordinasi Usulan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional

Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 09.00 bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa YOgyakarta Srei Sultan Hamengkubuwono X yang didampingi Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Kadarmanta Baskara Aji hadir melalui zoom dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta menyampaikan usulan 1 Maret sebagai hari besar nasional. Hal tersebut dikarenakan implikasi persitiwa Serangan Umum 1 maret 1949 berdampak pada kedaulatan nasional sehingga pada akhirnya kita diakui oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Usulan ini murni karena pentingnya peristiwa tersebut bagi bangsa Indonesia dan bukan untuk menokohkan seseorang. Untuk itu kiranya Kementerian Dalam Negeri yang telah ditujuk oleh Menteri Sekretariat Negara sebagai pemrakarsa dapat memproses sebagaimana yang telah disepakati.

Utusan dari DIY yang hadir di Hotel Aryaduta, Jakarta adalah Kepala Dinas kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A. yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc. memaparkan urgensi tentang pentingnya Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 bagi kelangsungan bangsa Indonesia yang kedaulatannya diganggu oleh Belanda, sehingga sangat penting peristiwa tersebut untuk diperingati. Dalam rapat yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dipimpin oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,  Drs. Akmal Malik, M.Si. menyambut baik terkait dengan usulan tersebut dan akan segera memproses apa yang kemudian menjadi langkah atau tindak lanjut. Harmonisasi antar Lembaga dan Kementerian harus juga dilaksanakan sama seperti dalam rapat yang digelar. Dalam rapat terbatas tersebut, turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pertahanan,; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta dari Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah salah satu rangkaian hari-hari bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, menghadapi serangan tentara kolonial asing yang hendak mengembalikan penjajahan di bumi pertiwi.

Pada tanggal 1 Maret 1949 telah dilancarkan serangan umum bersenjata serentak oleh TNI bersama satuan pemuda dan rakyat terhadap tentara kolonial, yang menduduki ibukota perjuangan Republik Indonesia Yogyakarta pada waktu itu. Kejadian tersebut telah membuat kedudukan Belanda di Indonesia menjadi terintimidasi. Posisi Belanda di Indonesia menjadi semakin terpojok seiring dengan berita bahwa Indonesia telah merdeka dan masih ada. Berita tersebut semakin menjadi ketika sampai di Dewan Keamanan PBB yang kemudian Indonesia berusaha meyakinkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka.

Prolog peristiwa heroik ini terjadi 70 tahun yang lalu, setelah melalui meja perundingan, aksi-aksi polisionil serta pembentukan negara-negara boneka oleh pemerintah kolonial tidak berhasil meniadakan Republik Indonesia, maka kemudian di susul tindakan-tindakan ingkar janji (persetujuan Renville-Linggarjati), dengan serbuan udara pasukan  para tentara Belanda di lapangan terbang Maguwo (Lanud Adisucipto) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, pada waktu suasana kehidupan ibukota Yogyakarta, yang berusia tiga tahun merdeka, baru saja tenang, setelah beberapa minggu menyelesaikan tugas menumpas peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di daerah Madiun, 18 September 1948.

Satuan-satuan TNI masih terpencar di daerah-daerah perbatasan garis demarkasi pendudukan Belanda, untuk menghadapi kemungkinan serbuan tentara kolonial melalui darat dari arah utara dan barat. Meskipun jumlah dan kekuatan satuan tentara di sekitar lapangan terbang Maguwo tidak seimbang menghadapi serbuan tentara kolonial, namun dengan semangat patriotik “cinta bangsa dan tanah air”, satuan tentara beserta rakyat tetap bertahan dan terus mengadakan perlawanan.

Sebenarnya proses pengusulan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional telah bergulir sejak tahun 2018 akhir dengan dikirimnya surat usulan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia, dan terus bergulir hingga di lini beberapa kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri tentunya, hingga diputuskanlah oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri sebagai PEMRAKASA. (ibs)