HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA

SELAMAT ATAS DITETAPKANNYA 1 MARET SEBAGAI HARI BESAR NASIONAL DENGAN NAMA HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakkan dan pengakuan kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar, diantaranya:

1. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan masih mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang mengklaim sudah menguasai sepenuhnya Indonesia.
2. Serangan ini membuka peluang kuat untuk dilakukan pembahasan kembali pada sidang keamanan PBB mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang tidak diakui oleh Belanda dan negara-negara lain.
3. Perbedaan serangan ini dengan yang lainnya adalah di sisi momentumnya yang tepat, di mana akan diselenggarakan sidang PBB sehingga dapat memberikan memperkuat terhadap perjuangan diplomasi Indonesia di ranah internasional;
4. Serangan umum ini menjadi dasar-dasar politik dan diplomasi untuk menghentikan rangkaian upaya sepihak untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ,mulai dari Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Militer Belanda II serta pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville.
5. Serangan Mmum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa (diantaranya para laskar sabrang yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Bali) serta dalam pelibatannya melibatkan berbagai komponen bangsa lainnya dari rakyat biasa, pelajar, pejuang, kraton, TNI dan polisi sehingga menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam rangka menyukseskan tujuan untuk menunjukkan menegakkan kedaulatan negara pasca proklamasi.

Serangan Umum ini merupakaan rangkaian rentetan Panjang dari peristiwa-peristiwa sejarah yang mendahului dan mengikutinya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda dan kembalinya tekad komponen bangsa yang untuk meninggalkan federalisme kembali ke NKRI. Rangkaian peristiwa itu adalah: Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengangkat menetapkan Sukarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta mengesahkan Undang Dasar 1945. Pada 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwana IX dan Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Indonesia melalui Amanat 5 September 1945. Pasukan Sekutu dan Belanda mendarat di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan mengendalikan keadaan. Belanda sebagai bagian dari pasukan sekutu memanfaatkan kesempatan untu dapat kembali mengambil alih Hindia Belanda. Pada 4 Januari 1946 Ibukota negara Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta atas usulan dari Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Perpindahan ini disebabkan karena pasukan Sekutu mulai melalui aksi teror terhadap para pejabat negara RI dan beberapa di antaranya mengalami percobaan pembunuhan. Jakarta sebagai ibukota negara tidak lagi kondusif untuk menjalankan pemerintahan. Tawaran Sultan Hamengku Buwana IX untuk memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta diterima oleh Sukarno. Pada tanggal 7 Februari 1946, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa mulai membahas situasi di Indonesia yang bergejolak. Pada 15 November 1946 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati. Kedua pihak menyetujui gencatan senjata. Dalam perjanjian ini Belanda mengakui wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Meski telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Belanda melanggar persetujuan Linggarjati dengan Agresi Militer I. Pada tanggal 17 Januari 1948 diadakan perjanjian Renville untuk mengakhiri Agresi Militer Belanda I. Republik Indonesia kian merugi karena Belanda menguasai banyak wilayah di Jawa dan Sumatera setelah Agresi Militer I. Kabar Agresi Militer Belanda II untuk merebut ibukota negara RI Yogyakarta telah diketahui oleh Sukarno dan Muhammad Hatta. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya kedua pemimpin menyelenggarakan siding kebinet untuk menyusun berbagai skenario untuk menyelamatkan Indonesia yang dilaksanakan pada 19 Desember 1948. Keputusan sidang itu adalah:

1. Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang akan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada masa itu.
2. Menunjukkan Menteri Luar negeri A. Maramis, dan pejabat Konsulat Indonesia di India Dr. Soedarnono dan A.M. Palar membentuk pemerintahan darurat di luar negeri (New Delhi India) jika PDRI gagal dilaksanakan.
3. Memerintahkan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwana IX untuk menangani dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban di Ibukota negara jika Presiden dan Wakil Presiden ditangkap Belanda. Memantau perkembangan politik di dalam dan di luar negeri tentang nasib Indonesia, dan melaporkannya kepada presiden. Hal ini dilakukan pada kesempatan Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengunjungi Sukarno di tempat pembuangannya di Menumbing, Bangka.
4. Presiden, Wakil Presiden beserta para menteri memutuskan diri untuk bertahan di ibu kota negara dan melajutkan perjuangan secara
5. Memerintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan siasat perang gerilya.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer II atas ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Presiden, Wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap dan diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Sejak itu Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada. Seperti rencana sebelumnya pada tanggal 22 Desember 1948 PDRI di Bukit Tinggi didirikan dan dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara. Sementara itu Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan keluar dari ibu kota dan berjuang melalui perang gerilya. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949 terjadilah serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI. Februari 1949 berita tentang Sidang PBB yang membahas nasib Indonesia didengar oleh Sri Sultan Hamengku Buwana. Untuk mendukung perjuangan diplomatic di tingkat internasional ini Sri Sultan menyampaikan idenya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar dilakukan Serangan umum dari segala penjuru yang melibatkan seluruh element kekuatan Republik, Dari TNI, Polisi, Laskar dan seluruh komponen masyarakat. Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi setelah sirene tanda berakhirnya jam malam berbunyi, pasukan TNI menyerang Yogyakarta dari segala penjuru. Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita perebutan kembali ibukota Yogyakarta oleh TNI disiarkan ke seluruh dunia melalui siaran radio. Keberhasilan TNI merebut kembali kota Yogyakarta ini membawa pengaruh besar. Negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bisa mengetahui keadaan Republik yang sebenarnya dan berbalik memihak Republik Indonesia. Dewan Keamanan PBB menggunakan berita serangan ini untuk mendesak Belanda untuk kembali berunding dengan Indonesia. Situasi di Indonesia yang tak kunjung membaik membuat Amerika Serikat mengancam sanksi ekonomi terhadap Belanda. Belanda setuju untuk kembali berunding dengan Indonesia. Mereka menyepakati persetujuan Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Mereka menyetujui gencatan senjata, mengembalikan pemimpin republik ke Yogyakarta, dan mengadakan Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 24 Juni 1948 Presiden Syafrudin Prawiranegara sebagai pemimpin PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang menjabat sebagai Menteri pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali di Yogyakarta. Pada tanggal 29 Juni 1949 Ibukota Negara RI resmi kembali ke Yogyakarta. Mandat ini dikembalikan pada tanggal 30 Juni 1949 setelah proses pengembalian Yogyakarta sebagai Ibukota Republik selesai. Belanda, Republik Indonesia, dan negara-negara bentukan Belanda di Indonesia bertemu pada Konferensi Meja Bundar antara 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari konferensi tersebut adalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda dan Indonesia melaksanakan upacara pengakuan ini pada 27 Desember 1949. Penyerahan Kedaulatan diterimakan Ratu Belanda kepada Muhammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwana IX.

Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949 Terhadap Penegakan Kedaulatan Negara Dalam Lingkup Internasional yakni Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 berperan penting dalam menunjukkan keberadaan Indonesia ke dunia di tengah-tengah propaganda Belanda yang menihilkan eksistensi Negara Republik Indonesia. PBB telah menjadikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagai langkah baru memulai kembali perjuangan diplomasi Indonesia. Perundingan Rum-Royen dan KMB adalah wujud nyata dari pengaruh itu. Peristiwa itu juga telah membuka dukungan yang lebih luas dari negara-negara di dunia untuk menegakkan kedaulatan Republik, yang telah diproklamerkan sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Pengaruh SU 1 Maret Dalam Lingkup Nasional Di tingkat nasional peristiwa tersebut membuka kesadaran bagi kembalinya system negara kesatuan. Para pendukung sistem federal yang tergabung ke dalam Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg -- BFO) mulai sadar dan membuka kembali jalan untuk bersatu dengan pihak Republik. Mereka adalah Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Pasundan, dll. Serangan Umum 1 Maret membuka mata kaum federalis tentang keadaan republik sesungguhnya. Peristiwa tersebut pun menjadi prekursor bagi republik dan BFO untuk melaksanakan Konferensi Inter-Indonesia yang bertujuan menyatukan pikiran antara kedua belah pihak untuk menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar.

Tujuan pokok pengusulan peristiwa Serangan Umum 1 Maret ini sebagai hari besar nasional adalah:

• Menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia
• Meneguhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan
• Mengingatkan kembali tentang pentingnya seluruh komponen bangsa untuk bersatu kembali kepada cita-cita awal revolusi kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945.

.