Belajar dari Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Jepang

Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Ruang 408A, Gedung Bonaventura, Kampus III, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)  diselenggarakan expert meeting dengan tema Knowledge Exchange on Cultural Heritage Area Management in Indonesia and Japan. Pembicara dari Jepang adalah Profesor Yoshihisha Wakita dari Department of Architecture, Graduate School of Science and Engineering Research, Kindai University. Pembicara dari Indonesia adalah Sektiadi, S.S., M.Hum dari Fakultas Ilmu Budaya UGM yang sekaligus sebagai ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo dan Yanuarius Benny Kristiawan, S.T., M.Sc. dari Fakultas Teknik UAJY yang sekaligus juga anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo.

Dua orang pembicara dari Indonesia menyampaikan pengalaman mereka dalam menjalankan tugas sebagai Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas, menetapkan, membuat peringkat dan melkakukan penghapusan atas cagar budaya. Selain itu dipaparkan pula pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya seperti diatur dalam Undang-Undang RI No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pembicara dari Jepang memaparkan pelestarian cagar budaya di 3 tempat yaitu di Distrik Gion di Perfektur Kyoto, Kota Ise di Perfektur Mie dan Kota Hagi di Perfektur Yamaguchi.  

1. Karena banyak bangunan terbuat dari kayu maka upaya pencegahan dan persiapan menghadapi bencana terutama kebakaran disiapkan dengan baik. Pembangunan hidran, dan pemadam kebakaran portabel disiapkan. Pembuatan sumur sebagai sumber air cadangan apabila jaringan air rusak atau sebagai tambahan jika jaringan air kurang mencukupi debit airnya.
2. Adanya aktivitas relawan dalam aktivitas sehari-hari untuk menghidupkan suasana kota.
3. Win-win solution antara pemerintah dan masyarakat yang tinggal di tempat itu sehingga aturan yang ada tidak memberatkan masyarakat. Aturan tentang bangunan yang memberatkan masyarakat akan membuat mereka enggan meninggali suatu bangunan sehingga bangunan tersebut kosong. Bangunan yang kosong justru membuat bangunan cepat rusak.
4. Alih fungsi bangunan diizinkan selama fungsinya mendukung kegiatan yang ada di wilayah itu dan tidak mengubah tampilan bangunan yang ada.
5. Setiap masalah yang ada diputuskan dalam kelompok pengelola. Kelompok ini yang membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fisik bangunan maupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan tersebut.
6. Untuk cagar budaya yang dimiliki pemerintah atau jika di Indonesia adalah tingkat nasional, maka aturan yang diterapkan lebih ketat dan bukan berdasarkan kesepakatan kelompok pengelola.  (DD)