Permasalahan Pakualaman Juga Persoalan Kraton

YOGYA (KRjogja.com) - Kerabat Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KRT Hadi Jatiningrat menafsirkan sabda tama Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai bentuk penegasan bahwa persoalan yang menyangkut Kadipaten Pakualaman kini juga merupakan persoalan Kraton. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang berkembang selama ini, terutama terkait tahta Adipati Pakualaman.

"Kalau maknanya saya menangkap dari ini, kan kemarin Ngarso Dalem menyampaikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan Pakualaman, itu urusannya sendiri. Nah, sekarang ternyata tidak demikian. Jadi persoalan Pakualaman adalah persoalan Kraton Ngayogyakarta juga," ujarnya usai sabda Sultan HB X di komplek Kraton Kilen, Kamis (10/5).

Sabda tama atau pangandikan Sultan, bisa dimaknai sebagai amanat seorang Raja yang hanya diucapkan saat situasi mendesak. Sabda tama kali ini sendiri juga merupakan yang pertama kali disampaikan Sultan Hamengku Buwono X selama beliau bertahta sebagai raja.

"Beliau memberi sabda tama ini untuk pertama kali. Karena dikehendaki adanya persatuan dan kesatuan Kraton beserta Puro Pakualaman. Sultan juga mendukung Pakualam yang bertahta sekarang," katanya.

Menurutnya, sabda tama ini baru pertama kali disampaikan Sultan HB X karena di jaman dulu, persoalan yang berkembang di lingkungan Kraton maupun Pakualaman tidak serumit seperti saat ini. "Masalahnya kan sekarang tidak sama dengan dulu. Sekarang bahkan ada yang mengaku-ngaku sebagai Paku Alam dan lainnya," jelas KRT Hadi Jatiningrat.

Dalam sabda tama Sultan HB X, lanjutnya, juga menegaskan bahwa Sultan dan Pakualaman bertahta sekaligus memiliki ketetapan sebagai kepala daerah. Hal tersebut diperkuat pula dengan pernyataan 5 September dan pernyataan Bung Karno pada 19 Agustus, dimana Sultan dan Pakualam memang memiliki penetapan tersebut.

"Dalam sabda itu disebutkan bahwa Mataram adalah negara merdeka. Artinya punya otonomi sendiri meskipun sudah bergabung dengan NKRI," tegasnya.

Diakui, sabda tama juga pernah disampaikan pada masa kepemimpinan Sultan HB IX. Ketika itu, HB IX menyatakan amanat 30 Oktober 1945 bersama-sama dengan Adipati Pakualam. "Awalnya kan sendiri-sendiri, tetapi kemudian di tanggal itu berdua menjadi satu dengan Pakualaman untuk menjadi DIY," imbuhnya. (Aie)