Perlakuan Masyarakat Setouchi terhadap Ruang Publik, Bagaimana di Yogyakarta?

Setouchi adalah sebuah kota di selatan prefektur Okayama, Jepang. Di sana digelar Setouchi Triennale, juga dikenal sebagai festival seni internasional Setouchi, yang diadakan pada musim semi, panas, dan musim gugur, secara berkala setiap tiga tahun sejak 2010, di 12 pulau di Seto Inland Sea [Setonaikai (laut pedalaman Seto)], laut di antara tiga dari empat pulau utama di Jepang, yaitu Honshu, Shikoku dan Kyushu.

Festival seni terbesar di Jepang itu bertujuan mempromosikan daerah yang terdampak depopulasi. Keadaan ini cukup lazim pada masyarakat industri. Generasi mudanya yang menuntut ilmu di negeri orang, ada yang kembali, dan mengurus komunitas warga masyarakat, khususnya para lansia, untuk mengembalikan semangatnya. Orang-orang tua di sana sebenarnya masih punya sumber daya. Hal ini bisa terwujud, karena pemerintah benar-benar turun tangan.

Upaya merevitalisasi dampak depopulasi, salah satunya melalui pariwisata seni. Bagi orang luar, Setouchi Triennale adalah acara budaya yang menakjubkan. Boleh disebut bahwa kegiatan tersebut wajib bagi setiap pecinta seni, juga pecinta alam. Bukan hanya menempatkan karya seni sedemikian rupa, misalnya di pantai dan persawahan, diletakkan di tengah-tengah alam, melainkan juga berkomunikasi dengan warga, membuka ruang berbagi dengan warga setempat. Ini merupakan strategi kebudayaan dan kehidupan sosial, bukan ekspansi atau perampasan wilayah (ruang publik).

Jalur transportasi di sana sangat memadai, bersih, dan saling terhubung. Jalur kereta rel, jalan raya, dan pengiriman yang sangat luas. Air bisa diminum langsung dari kran, rumah semitradisional, bisa menjadi tempat hunian yang sangat layak. Di sana pun terdapat kawasan konservasi. Kepentingan dan kenyamanan warga sangat diperhatikan pemerintah.

Diungkap Agnesia Linda Mayasari, direktur Rumah Seni Cemeti, bahwa nilai lebih atau manfaat yang bisa dipetik sebagai pengalaman berharga dari kegiatan di Setouchi adalah perlakuan masyarakat terhadap ruang publik, dari cara masyarakat Jepang mengelola lingkungannya. Bisa membaca masyarakat sendiri, asal punya kecintaan integritas, pendalaman terhadap masyarakat sendiri, juga mengetahui kebutuhannya. Yang jelas, elaboratif, sehingga membangun tempat sendiri bisa dilakukan.

Linda yang mengaku sejak lama gemar berjalan kaki dan bersepeda (ngonthel), menggunakan kendaraan bermotor kalau memang terpaksa, prihatin akan keadaan di Yogyakarta, dan mempertanyakan keberadaan ruang publik di sini. Muncul gagasan mempertanyakan ulang ruang publik di Indonesia, praktiknya bagaimana? Apakah ruang publik itu, publik itu yang mana, dan mau apa?

Secara teoretis dan sederhana, ruang publik yang dicita-citakan adalah ketika masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai, tanpa paksaan, di ruang yang bukan bersifat fisik dan nonfisik saja, seperti lapangan, taman-taman, warung-warung kopi (angkringan) dan lain sebagainya, melainkan lebih dari itu, di tempat proses komunikasi dan kegiatan bisa dilakukan sebagai satu-kesatuan sistem. Penggunaan ruang publik, bukan dengan merampas ruang, melainkan bersinergi dengan ruang itu. Karena itu, ada atau  tidakkah, ruang publik di Yogyakarta?

Masalah perparkiran, misalnya, kesadaran parkir, yang seharusnya berbagi jalan raya dengan orang lain, justru membunuh ruang publik. Trotoar untuk pejalan kaki, itu pun tidak lebar, disalahgunakan untuk parkir kendaraan bermotor/bermesin dan pedagang kaki lima. Kalau sadar akan ruang publik, ingin keluar dengan otomobil, tentunya berpikir lima kali. Ruang publik bukan hanya ruang fisik, melainkan secara mental, memikirkan penggunaan ruang untuk kepentingan bersama.

Mental itu yang pertama harus diperbaiki. Jangankan mencoba memberi kesadaran pada orang lain, bahkan mengambil sikap diri sendiri pun tidak bisa. Keadaannya seperti buah simalakama, karena menjadi bagian dari sistem itu. Jalan satu-satunya untuk memperbaiki ruang publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar, adalah mengajak dahulu para pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk membuka dan bertukar pikiran, sebelum dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.(hen/ppsf)