Kearifan Jawa dalam Tedhak Sungging, agar Orang Jawa Tidak Kehilangan Jawa-nya

Dulu, anak keturunan selalu diberi ruang/kesempatan untuk mengetahui tedhak sungging-nya (peta diri yang menghubungkan seseorang dengan leluhurnya). Hal ini dilakukan secara bertahap, perlu proses, dan bukan seketika. Orang tua (bapak, eyang/mbah) sering mengajak anak keturunannya berziarah, untuk mengetahui leluhur, atau bersilaturahmi dengan sanak kadhang. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya pengenalan tedhak sungging, walaupun secara tidak langsung.

Herman Sinung Janutama (sejarahwan, budayawan, dan peneliti filsafat Jawa) punya perhatian terhadap tedhak sungging [silsilah keturunan (genetika)], yaitu menelusuri garis keturunan seseorang, supaya kecenderungan ini bisa menghasilkan. Karena itu, Herman percaya bahwa bila tidak dilakukan demikian, tidak mungkin seseorang bisa sepenuhnya menjalani pilihan dalam hidupnya itu (mencapai totalitas).

Orang Jawa memang harus demikian, ”kudu ngerti, jejere awakku iki piye”. Juga bukan sekolah apa, jadi apa, melainkan ”kowe iki sapa?” Bisa juga, tedhak sungging itu diumpamakan melalui pembandingan diri dengan tokoh pewayangan, senangnya Wrekudara, atau mungkin Sencaki, dan lain sebagainya.

Seperti pernyataan Sultan Hamengku Buwana Kesembilan, ketika jumenengan (naik takhta). Beliau menyadari akan zaman yang sudah modern, sehingga takhtanya untuk rakyat, namun ditegaskan juga bahwa ”sapa sira, sapa ingsun”. Hal ini bukan menantang atau mengajak tarung, melainkan untuk saling menyadari jejak trah (silsilah)-nya. Dengan demikian, orang Jawa itu (sepatutnya) mengerti ukuran (kedudukan) dirinya sendiri, dan tidak berlebih-lebihan memperhitungkan hal itu. Kalau bukan demikian, menurut Herman, itu orang Jawa yang hilang Jawa-nya.

Tedhak sungging juga bisa digunakan sebagai upaya pencarian jalan keluar terhadap permasalahan mengenai penerus raja di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Masalahnya, ungkap Herman, bukan pada setuju atau tidak setuju, melainkan pada bagaimana caranya mendudukkan permasalahan itu (nyongkok).

Kalau pada masa kerajaan-kerajaan dulu, masalah seperti itu di dalam kraton, menjadi pemikiran empu, pujangga, dan/atau para wali. Pada zaman sekarang, tidak ada, sehingga perlu menentukan sikap, mau mengikuti kebijaksanaan atau kearifan sebagai orang Jawa, yaitu dengan bertindak berdasarkan tedhak sungging-nya, menarik garis dari para leluhur [kerajaan-kerajaan dulu (leluhur), sebelum Yogyakarta], atau tidak.

Mengacu pada masa pemerintahan raja-raja Yogyakarta (sejak 1755 sampai dengan sekarang), dari hamengku buwana pertama hingga kesepuluh, belum ada raja perempuan, karena rentang waktu berjalannya kerajaan ini, terbilang masih baru. Bandingkan dengan Kerajaan Majapahit, yang rentang waktu pemerintahannya cukup lama, dan  sudah punya raja perempuan. Karena itu, mungkin perlu seratus atau seratus lima puluh tahun lagi bagi Yogyakarta untuk punya raja perempuan, atau sekaranglah waktunya untuk itu, karena takdir Tuhan bahwa tidak ada calon raja (penerus langsung) yang laki-laki.(hen/ppsf)