MENYIGI AKAR, MERAWAT MASA DEPAN

Aroma tanah basah berpadu dengan keharuman kuliner tradisional yang menguar dari sudut Peken Klangenan Kotagede. Di sela-sela dinding bata merah yang mengelupas eksotis saksi bisu berdirinya fondasi awal Wangsa Mataram Islam ratusan pasang mata tertuju pada sebuah panggung sederhana namun sarat khidmat. Di sana, di bawah panji-panji kain bertuliskan “Belik: Mengalirkan Kehidupan” dan “Miline Banyu: Padha Miline Ilmu”, sebuah narasi besar tentang ingatan kolektif bangsa sedang dibacakan.

Sabtu siang, 13 Juni 2026, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A., bukan sekadar membaca teks dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam rangka Peringatan Hari Purbakala 2026.

"Setiap bangsa memiliki cara untuk mengingat dirinya. Ada yang tersimpan dalam naskah, ada yang terukir pada batu, ada yang berdiri dalam bentuk bangunan, dan ada pula yang hidup dalam tradisi masyarakat. Semua itu bukan sekadar peninggalan masa lampau, melainkan tanda bahwa perjalanan hari ini selalu memiliki akar pada masa sebelumnya."

Kata-kata pembuka dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, tersebut seolah memaku kesadaran para hadirin. Di tengah arus modernisasi 2026 yang bergerak secepat algoritma digital, Kotagede siang itu justru mengajak semua orang untuk melambat, menengok ke belakang, dan meraba kembali detak jantung peradaban yang kerap terlupakan.

Menolak Amnesia Sejarah

Esensi dari pertemuan ini bukan sekadar seremoni tahunan dengan tumpeng dan gending Jawa. Ada gelisah yang subtil namun mendalam di balik tema yang diusung tahun ini: “Urgensi Hari Purbakala Nasional untuk Kebaikan Bangsa.” Melalui sambutan tertulisnya, Sultan mengingatkan dengan tegas tantangan psikologis bangsa modern:

• Kehilangan Ingatan: Bangsa yang melupakan sejarahnya secara perlahan akan kehilangan pijakan identitasnya.
• Disorientasi Masa Depan: Tanpa memahami akar purbakala, arah pembangunan masa depan akan kehilangan kompas moral dan kulturalnya.
• Komodifikasi Tanpa Jiwa: Warisan masa lalu sering kali hanya dilihat sebagai objek wisata kosmetik, bukan sumber nilai kehidupan.

^{Membaca Lapisan Peradaban Yogyakarta}

Yogyakarta bukanlah sekadar titik geografis di peta pulau Jawa; ia adalah sebuah ruang arsip raksasa yang hidup. Ketika berbicara mengenai purbakala, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki lapisan sejarah yang begitu padat dan saling bertumpuk secara harmonis.

Dalam pidatonya, Sri Sultan Hamengku Buwono X memetakan kekayaan purbakala DIY yang melintasi ruang dan waktu:

1. Era Mataram Kuno: Diwakili oleh kemegahan candi-candi yang tersebar di wilayah Sleman dan sekitarnya.
2. Era Mataram Islam: Jejak keraton awal, benteng cepuri, dan tata kota orisinal di Kotagede dan Pleret.
3. Era Keraton Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Arsitektur bersumbu filosofis yang masih terjaga keasliannya hingga hari ini.
4. Kawasan Kampung Bersejarah: Pemukiman urban kuno yang masyarakatnya masih mempraktikkan adat, gotong royong, dan tata nilai lokal.

Purbakala Sebagai Amanah Moral

Pelestarian purbakala di Yogyakarta, menurut Sultan, tidak boleh direduksi menjadi sekadar urusan teknis ekskavasi arkeologis atau pemugaran semen dan batu. Di dalam konteks Keistimewaan DIY, merawat peninggalan purbakala adalah sebuah amanah moral yang suci.

Secara filosofis, konsep luhur ini mengajarkan manusia Jawa tentang tiga kesadaran utama yang saling bertautan:

• Sangkan (Asal-usul): Kesadaran penuh dari mana kita berasal, yang termanifestasikan dalam jejak purbakala dan sejarah leluhur.
• Paran (Arah Tujuan): Kompas strategis ke mana bangsa ini akan melangkah, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mencabut manusia dari akar budayanya.
• Dumadi (Tanggung Jawab Kehidupan): Esensi keberadaan manusia sebagai jembatan yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan harapan masa depan.

Oleh karena itu, runtuhnya sebuah situs purbakala bukan hanya hilangnya tumpukan batu kuno, melainkan terputusnya kabel transmisi nilai Sangkan Paraning Dumadi kepada generasi mendatang.

^{_{Menyusuri Denyut Kehidupan di Kotagede}}

Jika ada tempat di mana masa lalu dan masa kini saling menyapa tanpa rasa canggung, tempat itu adalah Kotagede. Keputusan penyelenggaraan acara di Peken Klangenan Kotagede ini bukanlah tanpa alasan yang matang. Kotagede dipilih justru karena ia menolak menjadi museum mati yang kaku di balik etalase kaca.

Kotagede adalah sebuah ekosistem sosial-budaya yang utuh. Di sini, masyarakat urban abad ke-21 masih berjalan kaki melewati gang-gang sempit berbaur dengan dinding indische dan rumah joglo. Mereka berbelanja di pasar tradisional yang usianya sama tua dengan dinasti, dan anak-anak mudanya masih tekun menempa perak dengan teknik yang diwariskan dari abad ke-16.

"Kotagede adalah ruang kehidupan," kata Sultan HB X dalam sambutan  yang dibacakan Dian Lakshmi Pratiwi. Pernyataan ini memberikan arah baru bagi dunia konservasi di Indonesia."Menjaga Kotagede tidak cukup hanya dengan merawat bangunannya. Kita juga perlu menjaga denyut kehidupan, nilai, ingatan, dan ekosistem sosial-budaya yang membuat kawasan ini tetap bermakna bagi masyarakat."

Tantangan terbesar Kotagede di tahun 2026 ini adalah gempuran modernisasi yang acap kali menuntut kepraktisan fisik. Rumah-rumah kuno rawan beralih fungsi menjadi bangunan ruko modern jika ekosistem ekonominya tidak dirawat. Oleh sebab itu, kehadiran ruang-ruang publik seperti Peken Klangenan menjadi sangat krusial sebagai jangkar budaya yang menjaga nilai lokal tetap memiliki nilai ekonomi bagi warganya.

^{Menakar Urgensi Hari Purbakala Nasional}

Seusai membacakan sambutan Gubernur, Dian Lakshmi Pratiwi memberikan pernyataan kontekstual mengenai alasan mendasar mengapa seluruh komunitas budaya di Indonesia bergerak serentak mengusulkan penetapan resmi Hari Purbakala Nasional pada tanggal 14 Juni 2026.

Langkah ini bukanlah sebuah romantisme kosong tanpa dasar historis. Gerakan ini merujuk pada sebuah tonggak sejarah yang terjadi tepat 113 tahun yang lalu, yakni ketika lembaga resmi pertama yang mengurusi purbakala di Hindia Belanda, Oudheidkundige Dienst (Dinas Purbakala), didirikan pada tahun 1913.

"Urgensi Hari Purbakala Nasional yang diusulkan oleh seluruh teman-teman komunitas di tanggal 14 Juni adalah mengingat peran kerja dan dedikasi 113 tahun yang lalu," papar Dian Lakshmi Pratiwi dengan nada tegas dan penuh keyakinan.

Ia menambahkan bahwa buah dari kerja keras para perintis purbakala di masa lalu dapat dinikmati oleh masyarakat modern hari ini dalam bentuk identitas bangsa yang bermartabat. Usulan ini diharapkan mampu memantik kesadaran bahwa urusan purbakala bukan hanya tugas segelintir arkeolog di situs ekskavasi, melainkan urusan kolektif seluruh elemen bangsa pemilik sejarah tersebut.

^{Fondasi Masa Lalu untuk Esok Hari}

Ketika matahari mulai condong ke barat di langit Kotagede, sebuah kesimpulan besar mengkristal di benak para hadirin yang memadati pendopo. Peringatan Hari Purbakala 2026 ini pada akhirnya bukanlah sebuah ajakan untuk berjalan mundur atau menolak kemajuan zaman. Yogyakarta, melalui keteladanan budayanya, menawarkan sebuah konsep pembangunan yang seimbang dan beradab.

Modernisasi di tahun 2026 dan masa-masa setelahnya tidak boleh menegasi atau menghapus jejak lama. Narasi pembangunan yang ugal-ugalan tanpa memedulikan amdal budaya hanya akan melahirkan kota-kota modern yang hampa spiritualitas dan miskin karakter.

 Apresiasi Kepada Penjaga Ingatan

Di penghujung acara, apresiasi setinggi-tingginya dialamatkan kepada Jaringan Masyarakat Peduli Budaya serta seluruh akademisi dan tokoh masyarakat yang tanpa lelah terus merawat situs-situs purbakala dari kelalaian zaman. Pemerintah mungkin memiliki kuasa untuk menerbitkan hukum dan anggaran, namun denyut nadi pelestarian yang sesungguhnya berada di tangan warga yang mencintai tanah kelahirannya dengan tulus.

Dian Lakshmi Pratiwi menutup rangkaian acara sore itu dengan sebuah gestur budaya yang penuh takzim—menyilangkan tangan di dada sambil mengacungkan kepalan tangan simbol keteguhan. Sebuah seruan yang menggema di sela-sela pilar kayu bangunan kuno Kotagede:

Hari Purbakala Nasional yang diambang pintu bukan lagi sekadar penanda di kalender, melainkan sebuah ikrar bersama: bahwa kemanapun bangsa Indonesia melangkah menuju masa depan yang serba digital, kakinya akan tetap menginjak bumi pertiwi, berakar kuat pada kedalaman nilai-nilai purbakala yang abadi.